/PENILAIAN KINERJA KABUPATEN DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI PROVINSI NTB

PENILAIAN KINERJA KABUPATEN DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI PROVINSI NTB

Penilaian kinerja kabupaten dalam upaya pencegahan penurunan stanting terintegrasi provinsi NTB (Nusa Tenggara Barat) merupakan hasil kerjasama yang dilakukan oleh Pemprov NTB bekerjasama dengan KONSEPSI NTB dan SNV Netherlands Development Organization.

Acara yang  digelar di hotel Grand legi Mataram ini diikuiti oleh delapan Kabupaten, dengan jumlah peserta 75 orang. Kepala bidang Sosial dan budaya Bappeda NTBDrs. Lalu Hasbulwadi, M.Pd mengatakan Workshop Penilaian Kinerja Kabupaten Kota dalam mencegah dan penurunan stunting terintegrasi provinsi bertujuan Untuk mengetahui kinerja kita bersama di tingkat kabupaten serta delapan  aksi dalam target tahun 2019 sudah bisa kita laksanakan diantaranya  Analisis Situasi Program Penurunan Stunting, Rencana Kerja, Rembuk Stunting, Pemberdayaan Masyarakat dan desa dalam penurunan stunting, Mobilisasi Kader Pembangunan Manusia, Sistem manajemen data stunting, Pengukuran dan publikasi stunting dan Review Kinerja Tahunan. Dari delapan aksi yang harus dilaksanakan, setiap kabupaten maksimal pada tahun 2019 ini sudah melaksanakan empat aksi yang harus dinilai, yang berbasis bukti dan pendukung lainnya.

            Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengetahui aspek kinerja apa saja yang sudah baik atau yang masih perlu ditingkatkan. Selain itu untuk perbandingan kinerja antar kabupaten, memfasilitasi sharing pembelajaran dan mempercepat tersusunnya rencana tindak lanjut kabupaten untuk kelanjutan pelaksanaan aksi konvergensi, Ungkapnya.

Sedangkan menurut, Ir. RIDWANSYAH, MA, M,Se, MT.p selaku Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, dalam konteks Stunting NTB berada di rangking ke-3 “tetapi bagi saya bukan rangking yang harus kita lihat tetapi apa yang harus kita lakukan dalam penuntasasn stunting ini, sesuai dengan indikator kinerja utama sesuai dengan mandat gurbernur”. Dalam hal ini kita harus melakukan penurunan stunting ini melalui integrasi segala kegiatan dalam RPJMD menjadi program prioritas untuk penurunan stunting terintegrasi provinsi, tentunya semua kabupaten kota memasukkan isu stunting ini di semua sektor.

Beliau juga menambahkan, Banyak sekali program yang kita lakukan untuk mengintegrasikan dalam hal penurunan stunting ini, terutama lima pilar untuk membangun sinergi antara pemerintaah pusat, provinsi, kabupaten, sampai ditingkat desa. Penanganan terkait perkawinan usia dini, adanya Perdes kawin usia muda sebagai payung hukum, tingkat kesehatan, peran puskesmas dan posyandu untuk penanganan intensif mulai dalam kehamilan sampai melahirkan. Kebutuhan Pangan, termasuk makanan yang sehat seperti sayuran dalam konteks KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari) di tingkatkan sebagai makanan tambahan yang sehat serta Pola Asuh Anak, ini sangat rentan bagi anak yang tumbuh stunting, karena dari pola asuh ini anak kurang terurus, terawat dan kurang dalam pemberian makanan tambahan.

Sementara Direktur KONSEPSI NTB, Dr Moh. Taqiuddin menekankan angka stunting di NTB harus tuntas. Pihaknya pun bersama pemerintah daerah sudah bekerja keras agar angka stunting tersebut terus menurun.

“Semuanya harus kompak, bukan hanya lembaga seperti kita, namun juga peran pemerintah dan masyarakat. Banyak program yang harus diintegrasikan, seperti program KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari)  dan lain-lain,” ungkapnya.

Adapun kabupaten yang mendapat peringkat dalam penilaian tersebut yakni, peringkat 1 Kabupaten Sumbawa dengan nilai 89,4, peringkat 2 Kabupaten Lombok Timur dengan nilai 86,3 dan peringkat 3 Kabupaten Bima dengan nilai 80,8. Kemudian untuk penilaian kinerja berdasarkan kategori terinspiratif diraih Kabupaten Sumbawa, kategori tereplikatif diraih Kabupaten Sumbawa Barat, dan kategori terinovatif diraih oleh Kabupaten Dompu.