Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga telah memprediksi bahwa Indonesia berpotensi mengalami kerugian ekonomi secara akumulasi sebesar Rp.544 triliun pada periode 2020-2024. Sektor pertanian diprediksi mengalami kerugian hingga mencapai Rp.78 triliun. Diperlukan langkah intervensi dalam bentuk aksi ketahanan iklim untuk meminimalisir potensi kerugian akibat perubahan iklim. Dimana, aksi ketahanan iklim ini sejalan dengan Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (KPBI) 2020-2045 yang dikeluarkan oleh Bappenas. Aksi ketahanan iklim diharapkan mampu menekan angka kerugian secara akumulasi hingga Rp. 281,9 triliun pada tahun 2024.
Dalam mengimplementasikan aksi ketahanan iklim di wilayah Kabupaten Lombok Timur, perlu dukungan pendanaan yang efektif dan efisien dari pemerintah daerah. Pendanaan yang dimaksud adalah pendanaan yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan seluruh aksi intervensi/kegiatan ketahanan iklim yang inklusif, baik kegiatan inti maupun pendukung sebagai upaya mencapai target ketahanan iklim. Pendanaan untuk Pembangunan Berketahanan Iklim di tingkat daerah dapat diperoleh melalui mekanisme pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daearah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Maka dari itu, penting untuk memastikan apakah pemerintah daerah sudah mengalokasikan dana dari APBD untuk mengatasi dampak perubahan iklim.
“Konsepsi berupaya mendukung pemerintah Lombok Timur untuk memperkuat pembangunan daerah yang berketahanan iklim melalui tata kelola perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien (31/01/23)” Ujar Eva Sudjiati, Program Manajer VICRA Konsepsi.
Komitmen Konsepsi untuk pembangunan daerah yang berketahanan iklim di Lombok Timur telah ditunjukkan dengan berbagai program yang dilaksanakan, dari level komunitas hingga daerah. Dan kerjasama yang terbangun antara Konsepsi dan Pemda Lombok Timur terus diperkuat, hal ini menjadi penguatan komitmen dalam rangka pembangunan daerah yang berketahanan iklim.
Hal tersebut diperkuat oleh Zaidar Rohman, Kepala Bappeda, “Hari ini kita berkumpul, kata kuncinya adalah bersama bersinergi, yang saat ini BAPPEDA sedang melaksanakan proses penyusunan RKPD untuk tahun 2023, semoga melalui pertemuan ini kami dapat menerima masukan dan hal-hal yang perlu dilakukan untuk tahun
terakhir masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, kami sampaikan terimakasih (31/01/2023)” Ujarnya.
Pada proses pertemuan FGD yang difasilitasi oleh Konsepsi kerjasama dengan PATTIRO ini bertujuan untuk memperkuat komitmen dengan pemerintah daerah Lombok Timur dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah yang berketahanan iklim.
