8 Mei 2025. Kementerian PPN/Bappenas bersama mitra daerah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil menggelar diskusi nasional bertajuk “Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI) dalam Perencanaan Pembangunan Nasional” melalui platform Zoom Meeting.

Diskusi ini merupakan bagian dari fase kedua Low Carbon Development Initiative (LCDI) yang bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan nasional dan daerah dalam menghadapi perubahan iklim. Provinsi NTB menjadi salah satu dari empat provinsi prioritas program ini, bersama dengan Bengkulu, Sumatera Utara, dan Maluku.

Dalam paparannya, Irfan Yananto dari Bappenas menjelaskan bahwa dokumen PBI telah diluncurkan sejak 2021 dan saat ini tengah diperbarui. Dokumen ini menjadi acuan utama dalam menyusun strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, khususnya pada empat sektor prioritas: pesisir dan kelautan, air, pertanian, dan kesehatan.

NTB melalui Bappeda dan didampingi oleh KONSEPSI sebagai mitra lokal LCDI menyampaikan kesiapan menyusun dokumen PRKBI NTB versi revisi. Direktur KONSEPSI, Dr. Moh. Taqiuddin, menegaskan pentingnya transparansi data lokasi prioritas dan metodologi perhitungan kerugian ekonomi untuk memastikan dokumen PRKBI benar-benar mencerminkan tantangan lokal.

Diskusi juga menyoroti pentingnya prinsip GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) serta perlunya mengintegrasikan potensi kerugian ekonomi dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) dan dokumen lainnya.

Kegiatan ini menegaskan urgensi kolaborasi lintas level dan aktor dalam menyusun kebijakan iklim yang lebih terarah, berbasis data, dan inklusif. NTB berkomitmen menjadikan dokumen PRKBI sebagai instrumen strategis untuk mendukung pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim yang adil dan partisipatif.