Lombok Tengah, 24 April 2025 — KONSEPSI NTB melalui Program INTER-ACT (Inclusive Tackling toward Ecosystem-based Resilience in Alerted Climate Threats) memfasilitasi kegiatan Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) dalam kerangka Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) di Kabupaten Lombok Tengah. Kegiatan ini diselenggarakan di Hotel Illira Penujak dan dihadiri oleh 46 peserta dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) serta unsur masyarakat sipil.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong pengarusutamaan perspektif GEDSI dalam proses perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah, khususnya terkait adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. KONSEPSI memandang penting pembentukan POKJA GEDSI sebagai wadah konsolidasi berbagai pemangku kepentingan agar prinsip inklusi sosial dapat terintegrasi secara menyeluruh dalam PRKBI.

Dalam kegiatan yang berlangsung selama setengah hari ini, para peserta terlibat aktif dalam sejumlah agenda penting, antara lain:

a. Pembahasan dan penyusunan draf Surat Keputusan (SK) Bupati tentang pembentukan POKJA GEDSI;

b. Penyusunan dan kesepakatan rencana kerja POKJA GEDSI;

c. Perumusan rencana tindak lanjut untuk mendorong pengarusutamaan GEDSI dalam kebijakan perubahan iklim di Lombok Tengah.

Hadir sebagai narasumber utama adalah Kepala Bapperida Lombok Tengah dan Sri Muliana Widiastuti selaku Kabid P2M Bapperida, dengan moderator Anusapati dari Bapperida Lombok Tengah. Proses diskusi juga diwarnai dengan presentasi hasil asesmen kebutuhan (need assessment) yang telah dilakukan sebelumnya.

Melalui pembentukan POKJA GEDSI, KONSEPSI berharap dapat tercipta sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat sipil untuk memperkuat ketangguhan daerah menghadapi krisis iklim secara adil dan inklusif. Kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia perlu mendapatkan ruang yang layak dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan, terutama dalam konteks adaptasi terhadap perubahan iklim yang kian nyata dirasakan dampaknya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen KONSEPSI untuk terus memperkuat tata kelola pembangunan yang inklusif dan berbasis hak, demi menciptakan masyarakat yang tangguh, adil, dan berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat.