Perubahan iklim yang sedang menjadi permasalahan global sangat berdampak bagi keberlangsungan pembangunan, termasuk di Indonesia. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga telah memprediksi bahwa Indonesia berpotensi mengalami kerugian ekonomi secara akumulasi sebesar Rp.544 triliun pada periode 2020-2024. Sektor pertanian diprediksi mengalami kerugian hingga mencapai Rp.78triliun. Diperlukan langkah intervensi dalam bentuk aksi ketahanan iklim untuk meminimalisir potensi kerugian akibat perubahan iklim. Dimana, aksi ketahanan iklim ini sejalan dengan Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim(KPBI) 2020-2045 yang dikeluarkan oleh Bappenas. Aksi ketahanan iklim diharapkan mampu menekan angka kerugian secara akumulasi hingga Rp. 281,9 triliun pada tahun 2024.
Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai daerah penyangga stok pangan nasional, Sektor pertanian yang banyak memberikan kontribusi dalam membentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2020 mencapai 23,19 persen (BPS NTB, 2020). Sebagai sektor yang paling dominan, penguatan pada sektor pertanian dan pengolahan produk hasil pertanian menjadi penting untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi Provinsi NTB.
Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Lombok Timur ada penurunan PDRB di tahun 2018 sebesar 3,36 % akibat dari bencana alam dan perubahan Iklim dan cuaca, tahun 2020 PDRB mengalami kontraksi 3,1% akibat dari pandemi covid-19 dibanding 2019. Peranan terbesar pembetukan PDRB Kabupaten Lombok Timur yang paling besar adalah sector pertanian. perkebunan dan perikanan.
Dalam rangka memperkuat suara dan aksi masyarakat sipil termasuk kelompok rentan dalam perubahan iklim KONSEPSI NTB bersama PATTIRO melalui Program Voice for Inclusiveness Climate Resilience Actions (VICRA) telah melaksanakan Serial Kegiatan Parapihak untuk Penyusunan Rencana Kerja Pokja Pembangunan Berketahanan Iklim Kabupaten Lombok Timur.
“Kegiatan ini dimaksudkan untuk membangun pemahaman bersama terkait aksi-aksi dalam pembangunan berketahanan iklim, sehingga ada rencana aksi masyrakat yang dapat dituangkan kedalam rencana aksi daerah sekaligus untuk menghasilkan strategi, kebijakan, usulan program dan kegiatan untuk pembangunan berketahanan iklim”, ucap Eva Sujiati selaku program Manager VICRA.
Kemudian esensi dari kegiatan ini dipertegas oleh Dr. Moh. Taqiuddin, Direktur KONSEPSI NTB, “Kalau dulu pembangunan ketahanan iklim kemudian pembangunan rendah karbon sebagai transformasi emisi gas rumah kaca, kalau ketahanan iklim ini yaitu adaptasi perubahan iklim API. Bappenas kemudian dituangkan dalam satu paket kebijakan, kalau dulu ruangnya selalu mitigasi-adaptasi, kita ini mitigasi atau adaptasi?ini selalu menjadi persoalan, lalu dibentuklah kebijakan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim (RKPB)” jelasnya.
Melalui pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat membangun pemahaman bersama terkait aksi-aksi dalam pembangunan berketahanan iklim. Selain itu, adanya upaya memasukkan rencana aksi masyarakat ke dalam rencana aksi daerah, mengembangkan pola diskusi peran parapihak serta terkait strategi, kebijakan, usulan program dan kegiatan untuk pembangunan berketahanan iklim di Kabupaten Lombok Timur. (riz)