Lombok Timur – Konsorsium Untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi (KONSEPSI) NTB dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lombok Timur laksanakan Focus Group Discussion (FGD) Multistakeholder Untuk Adaptasi Perubahan Iklim.  Acara pertemuan tersebut diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Daerah Lombok Timur, Kepala Desa Perigi dan Desa Sapit, NGO/CSO serta media lokal. Pelaksanaan pertemuan tersebut di Ruang Rapat BAPPEDA Lombok Timur.

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Lombok Timur ada penurunan Produk Domestik Regional Bruto/ PDRB di tahun 2018  sebesar 3,36 % akibat dari bencana alam dan perubahan Iklim dan cuaca, tahun 2020 PDRB mengalami kontraksi 3,1% akibat dari pandemi covid-19 dibanding 2019. Peranan terbesar pembentukan PDRB Kabupaten Lombok Timur  yang paling besar  adalah sektor pertanian, perkebunan dan perikanan.

Kepala BAPPEDA Lombok Timur, Hj. Baiq Miftahul Wasli, S.E.,M.Si, menyatakan bahwa bencana alam dan perubahan iklim memberikan dampak yang nyata dan signifikan terhadap pembangunan di Lombok Timur, termasuk pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan yang menjadi komoditi PDRB daerah. Sehingga perlu melakukan upaya terintegrasi dan kerja kolaboratif dalam menindaklanjuti persoalan ini.

“Jadi memang beberapa tahun belakangan terasa sekali dampak dari bencana alam dan perubahan iklim termasuk juga pandemic covid-19 terhadap pertumbuhan pembangunan daerah, berbagai sektor terdampak akibat kondisi itu, hingga saat ini, dan memang penting sekali untuk mendorong kerja kolaboratif berbagai pihak dalam mengembangkan aksi-aksi yang lebih baik dalam menghadapi situasi tersebut,” katanya dalam pembukaan kegiatan FGD di ruang rapat BAPPEDA, Senin (27/12/2021).

Senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh Baiq Miftahul Wasli,  Direktur KONSEPSI NTB, Dr. Moh. Taqiuddin, S.Pt.,M.Si, menyampaikan jika pertemuan dalam rangka FGD Untuk Adaptasi Perubahan Iklim ini merupakan upaya pengenalan dan sinkronisasi program antar para pihak serta advokasi kebijakan terkait isu perubahan iklim melalui program Voice  for  Inclusiveness Climate Resilience Actions (VICRA).

“Tentu kami juga mendorong kerja bersama dalam menangani persoalan kebencanaan dan perubahan iklim yang menjadi persoalan kita bersama, karna hal tersebut dapat menjadi ancaman bagi penghidupan masyarakat serta berdampak pada aspek pembangunan daerah, pertemuan ini tentu menjadi moment untuk membangun pemikiran, aksi dan kebijakan yang lebih baik sebagai upaya menghadapi persoalan tersebut,” jelasnya.
Pertemuan tersebut tentu menjadi kunci KONSEPSI NTB bersama pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur serta para pihak yang terlibat untuk memperkuat komitmen dalam rangka menghadapi berbagai risiko akibat bencana alam dan perubahan iklim.

“Sesungguhnya komitmen kita bersama menjadi satu hal yang penting dalam menekan dampak yang akan kita hadapi akibat bencana alam dan perubahan iklim,” tutupnya.

KONSEPSI mendorong melalui program ini agar menjadi ruang masyarakat sipil khususnya petani yang rentan terhadap dampak perubahan iklim dapat berpartisipasi dalam bersuara dan advokasi dalam aksi ketahanan iklim, hal tersebut diungkapkan oleh Koordinator Program VICRA, Eva Sujiati, S.T.

“VICRA (Voice Inclusivenees Climate Resilience Action) yang tujuan program ini menciptakan ruang masyarakat bagi petani yang rentan dan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dan mengadvokasi posisi mereka dalam aksi ketahanan iklim,” jelasnya.