Minimnya curah hujan beberapa bulan terkahir ini, telah menjadi petanda kekeringan mulai melanda sejumlah daerah di Indonesia. Bahkan pada akhir Juli lalu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) secara resmi telah mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis. Tujuannya, agar masyarakat dapat meningkatkan kewaspadaan dan melakukan antisipasi dini akibat dampak kekeringan.
Jika merujuk hasil analisis perkembangan musim kemarau dasarian III yang dilakukan BMKG hingga Agustus 2020, terdapat 86.84% wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau, sedangkan 13.16% wilayah masih mengalami musim hujan. Data BMKG ini memberikan gambaran bahwa sebagian besar wilayah di Indonesia berpotensi mengalami kekeringan setiap tahunnya.
Bisa dibayangkan, bagaimana jadinya jika sejak awal upaya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana kekeringan belum terbangun dengan baik, tentu persoalannya menjadi rumit dan tidak sederhana. Bencana kekeringan, selain berisiko mengancam ketahanan pangan, juga dikhawatirkan memicu munculnya masalah krisis air bersih. Lebih parah lagi, kekeringan yang terjadi dalam jangka panjang dapat menyebabkan pendalaman kemiskinan.
Meski waktu dan tempat kejadiannya dapat diprediksi setiap tahun, namun hingga kini belum ada upaya signifikan untuk mengatasinya. Selama ini, penanganan bencana kekeringan dilakukan secara reaktif, temporer, dan bersifat ad hoc. Jika tidak segera dibenahi, maka kita akan terus menerus menyaksikan narasi bencana yang cenderung sama, tidak berubah, tidak mau belajar, dan tidak membawa kemajuan dalam pengelolaan risiko bencana kekeringan.
Potret Kekeringan di NTB
Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada tahun ini NTB kembali dilanda bencana kekeringan cukup parah. Sebagai respon atas kondisi ini, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.,M.Sc, menetapkan status NTB siaga darurat kekeringan. Penetapan status darurat kekeringan tersebut sesuai Surat Keputusan (SK) Gubernur NTB Nomor 360-607 tahun 2020 yang mulai berlaku sejak 14 Juli hingga 31 November 2020.
Dari 10 kabupaten dan kota di NTB, sembilan di antaranya telah menetapkan siaga darurat bencana kekeringan, kecuali Kota Mataram. Secara rinci, data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB hingga 31/08/2020, tercatat sebanyak 353 desa di 76 kecamatan yang tersebar di 9 kabupaten atau kota terdampak bencana kekeringan di NTB. Begitu juga sebaran warga yang terdampak kekeringan sudah mencapai 203.879 Kepala Keluarga (KK).
Ironinya, pengalaman telah banyak membuktikan, kelompok rentan yang paling terkena dampak kekeringan adalah masyarakat miskin di pedesaan. Belakangan ini, warga di sejumlah permukiman mulai mengeluh kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Krisis air bersih yang disebabkan kekeringan, dalam banyak kasus sering kali memaksa masyarakat yang lemah secara ekonomi membeli air bersih. Situasi ini akan semakin berat, jika musim kemarau berlangsung dalam jangka panjang. Risikonya, bagi sebagian masyarakat yang membeli air bersih akibat dampak kekeringan, tentu biaya yang dikeluarkan tidak sedikit.
Terlebih lagi, kebutuhan air bersih per jiwa diperkirakan bisa mencapai 5 liter/hari. Artinya, masyarakat NTB membutuhkan suplai air bersih sebanyak 3,5 juta liter setiap hari, (Suara NTB, 25/08/2020). Sementara, air bersih bagi masyarakat adalah kebutuhan utama dan mendesak. Belum lagi bagi masyarakat yang menggunakan air tidak layak konsumsi karena sulit mendapat air bersih, maka potensi munculnya masalah baru terhadap kesehatan sangat mungkin terjadi.
Celakanya lagi, dampak kekeringan ini tidaklah tunggal. Sektor pertanian, sebagai pengguna air terbanyak perlu diberi perhatian lebih besar karena berperan sebagai faktor penentu dalam keberhasilan ketahanan pangan. Dalam berbagai pemberitaan menyebutkan, sejumlah petani di berbagai wilayah di NTB mengalami gagal panen akibat dampak kekeringan. Sejauh ini di NTB, tercatat seluas 6.730 Ha sawah mengalami kekeringan dan puso 459 Ha (terancam gagal panen), (agroindonesia.co.id, 01/09/2020). Minimnya curah hujan, telah menyebabkan sebagian besar petani di NTB mengalami gagal panen yang berdampak pada menurunnya produktifitas hasil panen. Akibatnya, kondisi ini dikhawatirkan dapat berpotensi menyebabkan ketidaktahanan pangan. Sungguh, ini bukan persoalan yang mudah.
Upaya Responsif Atasi Kekeringan
Hampir setiap tahun, kita selalu mendengar pemberitaan dampak nyata kekeringan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, terutama kelompok rentan. Mulai dari gagal panen, krisis air bersih, dan kemiskinan adalah beberapa contoh dampak nyata kekeringan yang sebenarnya sudah bisa ditebak. Yang paling penting, perlu dilakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan, identifikasi kapasitas dan kerentanan jenis masalah, skenario peringatan dini, menyusun rencana kontijensi, dan menyusun rencana aksi yang jelas dan berfokus pada penyelesaian akar masalah.
Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah perencanaan, penganggaran, dan koordinasi antar lintas sektor harus berjalan secara sinergis dan terintegrasi. Tidak bisa dilakukan secara sektoral dan temporal. Sebab, sebagai bencana yang terjadi setiap tahun, praktik mitigasi dan adaptasi menghadapi kekeringan juga perlu diperkuat untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat. Dalam hal ini, peran semua stakeholders sangat dibutuhkan.
Di level daerah, sebagai komponen dari masyarakat sipil yang memiliki fokus pada isu perubahan iklim, KONSEPSI memfasilitasi penyusunan Peraturan Gubernur NTB Nomor 54 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi NTB. Melalui Pergub ini, KONSEPSI berkomitmen dan mendorong upaya adaptasi perubahan iklim termasuk dalam penanganan bencana kekeringan terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB 2019-2023. Dengan harapan, agar upaya menghadapi perubahan iklim termasuk kekeringan dapat dilakukan secara terarah, terencana, dan berkelanjutan. Semoga.
Written by Hendra Puji Saputra
