Sumbawa – KONSEPSI NTB bersama masyarakat dan pemangku kepentingan lokal melaksanakan kegiatan integrasi pemetaan partisipatif sebagai bagian dari penyusunan rencana zonasi kawasan perhutanan sosial. Kegiatan ini bertujuan memperkuat tata kelola wilayah Kelompok Tani Hutan (KTH) melalui pendekatan partisipatif dan berbasis data lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Dalam kegiatan tersebut, peserta yang terdiri dari anggota KTH, pemerintah desa, serta perwakilan lembaga pendamping terlibat aktif dalam proses diskusi dan pemetaan. Melalui metode partisipatif, masyarakat diajak mengidentifikasi batas wilayah kelola, potensi sumber daya, serta zona pemanfaatan yang sesuai dengan kondisi sosial dan ekologis setempat.<\/p>\n\n\n\n
Integrasi hasil pemetaan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan rencana zonasi yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kondisi riil masyarakat. Selain itu, proses ini juga meningkatkan kapasitas kelompok dalam memahami tata kelola kawasan secara berkelanjutan.<\/p>\n\n\n\n
Ke depan, hasil pemetaan partisipatif diharapkan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan perhutanan sosial, sehingga wilayah kelola KTH memiliki kepastian ruang, tata kelola yang jelas, serta mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Sumbawa – KONSEPSI NTB bersama masyarakat dan pemangku kepentingan lokal melaksanakan kegiatan integrasi pemetaan partisipatif sebagai bagian dari penyusunan rencana zonasi kawasan perhutanan sosial. Kegiatan ini bertujuan memperkuat tata kelola wilayah Kelompok Tani Hutan (KTH) melalui pendekatan partisipatif dan berbasis data lapangan. Dalam kegiatan tersebut, peserta yang terdiri dari anggota KTH, pemerintah desa, serta perwakilan lembaga pendamping terlibat aktif dalam proses diskusi dan pemetaan. Melalui metode partisipatif, masyarakat diajak mengidentifikasi batas wilayah kelola, potensi sumber daya, serta zona pemanfaatan yang sesuai dengan kondisi sosial dan ekologis setempat. Integrasi hasil pemetaan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan rencana zonasi yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kondisi riil masyarakat. Selain itu, proses ini juga meningkatkan kapasitas kelompok dalam memahami tata kelola kawasan secara berkelanjutan. Ke depan, hasil pemetaan partisipatif diharapkan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan perhutanan sosial, sehingga wilayah kelola KTH memiliki kepastian ruang, tata kelola yang jelas, serta mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":14921,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1,142,152,141],"tags":[],"class_list":["post-14914","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita","category-perhutanan-sosial","category-program-pertamas","category-pt-amnt"],"yoast_head":"\n