Konsorsium untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi (KONSEPSI) didukung oleh SNV dan IFPRI melaksanakan riset\u00a0budget gap dalam hal alokasi anggaran untuk membiayai program pencegahan dan penurunan stunting dari berbagai sumber pembiayaan di Kabupaten Lombok Timur. Kajian terkait budget gap menjadi penting dilakukan sebagai \u2018cara kerja advokasi\u2019 untuk menguji implementasi dari komitmen pemerintah Lombok Timur dalam hal penurunan stunting melalui pengalokasian anggaran melebihi budget minimal yang seharusnya dibelanjakan untuk pembiayaan program-program terkait intervensi spesifik dan sensitive. Argumen didasarkan pada pandangan PGP Foundation (2016) tentang urgensi dari analisis fiscal gap keuangan pemerintah yakni untuk mengukur sejauh mana komitmen pemerintah (mis. Pengeluaran, kewajiban utang) melebihi sumber daya (mis., pendapatan) selama periode waktu tertentu. Dalam konteks ini, kajian budget gap fokus pada analisis pembiayaan 20 cakupan program terkait pencegahan dan penurunan stunting dalam APBD Kabupaten Lombok Timur selama tahun anggaran 2019.<\/p>\n
Kajian ini dimaksudkan untuk menyediakan \u2018bukti\u2019 (evidence) tentang implementasi kebijakan alokasi anggaran bagi pencegahan dan penurunan stunting oleh Pemerintah Daerah Lombok Timur serta selanjutnya hasil-hasil analisis dijadikan dasar penyusunan rekomendasi bagi perubahan kebijakan alokasi anggaran di masa mendatang.<\/p>\n
Secara khusus\u00a0 kegiatan kajian ini bertujuan untuk mempelajari praktik\/situasi terkini (current reality) dari alokasi pembiayaan bagi 20 cakupan intervensi program pencegahan dan penurunan stunting yang bersumber dari APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020. Selain itu juga bertujuan untuk mengukur \u2018kesenjangan\u2019 (gap) antara \u201ckomitmen pemerintah daerah melalui penganggaran untuk cakupan program pencegahan dan penurunan\u00a0 stunting dalam bentuk pengeluaran\/belanja\u201d dengan \u201canggaran\/pendapatan sektor-sektor terkait penurunan dan pencegahan stunting\u201d dalam APBD Lombok Timur 2019 serta merumuskan rekomendasi kebijakan alokasi anggaran yang seharusnya (ideal) bagi pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Lombok Timur.<\/p>\n
Untuk mencapai tujuannya, kajian ini menerapkan beberapa strategi\/metode pengumpulan data dan informasi yakni Desk Study berupa pengumpulan dan review data sekunder bersumber dari instansi pemerintah (BPS dan OPD) yang meliputi Data Demografi: populasi per kelompok umur; tingkat fertilitas; angka harapan hidup; migran internasional. Selain itu dilakukan juga pengumpulan data indicator 20 cakupan program pencegahan dan penurunan stunting konvergensi terintegrasi: penerima manfaat dari masing-masing intervensi (aktual dan seharusnya); unit biaya per setiap jenis intervensi; % sasaran intervensi (stunting dan non-stunting); % stunting per kelompok umur balita; % balita ASI dan non-ASI.<\/p>\n
Untuk melengkapi kajian ini, dilakukan juga Wawancara mendalam\u00a0dengan \u2018informan kunci\u2019 seperti pejabat dari sejumlah OPD Lombok Timur terkait dengan intervensi pencegahan dan penurunan\u00a0stunting (spesifik dan sensitif) yakni BAPPEDA, Dinas Kesehatan, DP3AKB, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perkim, DPMPD, Dinas Pendidikan, dsb-nya.\u00a0\u00a0Selain itu, wawancara mendalam juga dilakukan dengan \u2018informan kunci\u2019 di level nasional (BAPPENAS, Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah dll).<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Konsorsium untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi (KONSEPSI) didukung oleh SNV dan IFPRI melaksanakan riset\u00a0budget gap dalam hal alokasi anggaran untuk membiayai program pencegahan dan penurunan stunting dari berbagai sumber pembiayaan di Kabupaten Lombok Timur. Kajian terkait budget gap menjadi penting dilakukan sebagai \u2018cara kerja advokasi\u2019 untuk menguji implementasi dari komitmen pemerintah Lombok Timur dalam hal penurunan stunting melalui pengalokasian anggaran melebihi budget minimal yang seharusnya dibelanjakan untuk pembiayaan program-program terkait intervensi spesifik dan sensitive. Argumen didasarkan pada pandangan PGP Foundation (2016) tentang urgensi dari analisis fiscal gap keuangan pemerintah yakni untuk mengukur sejauh mana komitmen pemerintah (mis. Pengeluaran, kewajiban utang) melebihi sumber daya (mis., pendapatan) selama periode waktu tertentu. Dalam konteks ini, kajian budget gap fokus pada analisis pembiayaan 20 cakupan program terkait pencegahan dan penurunan stunting dalam APBD Kabupaten Lombok Timur selama tahun anggaran 2019. Kajian ini dimaksudkan untuk menyediakan \u2018bukti\u2019 (evidence) tentang implementasi kebijakan alokasi anggaran bagi pencegahan dan penurunan stunting oleh Pemerintah Daerah Lombok Timur serta selanjutnya hasil-hasil analisis dijadikan dasar penyusunan rekomendasi bagi perubahan kebijakan alokasi anggaran di masa mendatang. Secara khusus\u00a0 kegiatan kajian ini bertujuan untuk mempelajari praktik\/situasi terkini (current reality) dari alokasi pembiayaan bagi 20 cakupan intervensi program pencegahan dan penurunan stunting yang bersumber dari APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020. Selain itu juga bertujuan untuk mengukur \u2018kesenjangan\u2019 (gap) antara \u201ckomitmen pemerintah daerah melalui penganggaran untuk cakupan program pencegahan dan penurunan\u00a0 stunting dalam bentuk pengeluaran\/belanja\u201d dengan \u201canggaran\/pendapatan sektor-sektor terkait penurunan dan pencegahan stunting\u201d dalam APBD Lombok Timur 2019 serta merumuskan rekomendasi kebijakan alokasi anggaran yang seharusnya (ideal) bagi pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Lombok Timur. Untuk mencapai tujuannya, kajian ini menerapkan beberapa strategi\/metode pengumpulan data dan informasi yakni Desk Study berupa pengumpulan dan review data sekunder bersumber dari instansi pemerintah (BPS dan OPD) yang meliputi Data Demografi: populasi per kelompok umur; tingkat fertilitas; angka harapan hidup; migran internasional. Selain itu dilakukan juga pengumpulan data indicator 20 cakupan program pencegahan dan penurunan stunting konvergensi terintegrasi: penerima manfaat dari masing-masing intervensi (aktual dan seharusnya); unit biaya per setiap jenis intervensi; % sasaran intervensi (stunting dan non-stunting); % stunting per kelompok umur balita; % balita ASI dan non-ASI. Untuk melengkapi kajian ini, dilakukan juga Wawancara mendalam\u00a0dengan \u2018informan kunci\u2019 seperti pejabat dari sejumlah OPD Lombok Timur terkait dengan intervensi pencegahan dan penurunan\u00a0stunting (spesifik dan sensitif) yakni BAPPEDA, Dinas Kesehatan, DP3AKB, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perkim, DPMPD, Dinas Pendidikan, dsb-nya.\u00a0\u00a0Selain itu, wawancara mendalam juga dilakukan dengan \u2018informan kunci\u2019 di level nasional (BAPPENAS, Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah dll).<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":230,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1,31,30],"tags":[],"class_list":["post-229","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita","category-kesehatan-gizi","category-v4cp"],"yoast_head":"\n