KONSEPSI NTB Dorong Penguatan Peran Kecamatan melalui Konsultasi Publik Ranperbup KENCANA di Lombok Utara

KONSEPSI NTB Dorong Penguatan Peran Kecamatan melalui Konsultasi Publik Ranperbup KENCANA di Lombok Utara

Lombok Utara, 16 November 2026 – Upaya memperkuat kesiapsiagaan dan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana membutuhkan dukungan kebijakan yang jelas, koordinasi lintas pemerintahan, serta keterlibatan aktif masyarakat. Dalam rangka mendorong hal tersebut, KONSEPSI NTB bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Utara dan Tim Perumus menyelenggarakan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) tentang Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA), pada Senin (16/11), bertempat di House Sira, Kabupaten Lombok Utara.

Kegiatan yang dilaksanakan melalui Program SIAP SIAGA Kemitraan Pemerintah Australia–Indonesia ini menjadi ruang dialog multipihak untuk menghimpun masukan dan rekomendasi terhadap rancangan regulasi, sekaligus memastikan substansi pengaturan dapat menjawab kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat kecamatan.

Konsultasi publik dihadiri oleh unsur tim penyusun, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, BPBD, Bapperida, Bagian Pemerintahan, DP2KBPMD, perwakilan kecamatan dan pemerintah desa, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), Asosiasi Kepala Desa (AKAD), Unit Layanan Disabilitas (ULD), serta KONSEPSI NTB. Hadir sebagai pembicara utama, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lombok Utara M. Zaldy Rahadian dan Asisten Daerah I Kabupaten Lombok Utara H. Rusdi, dengan pemaparan substansi regulasi oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Utara, Dewi Jayanti.

Dalam sambutannya, M. Zaldy Rahadian menekankan bahwa konsultasi publik merupakan kesempatan penting bagi para pemangku kepentingan untuk memberikan pandangan berdasarkan pengalaman dan kebutuhan di lapangan. Menurutnya, masukan dari berbagai pihak diperlukan agar rancangan peraturan tidak hanya sesuai secara regulasi, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif dalam konteks wilayah masing-masing.

Ia juga menggarisbawahi posisi strategis kecamatan sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Penguatan fungsi kecamatan melalui KENCANA diharapkan dapat memperbaiki koordinasi serta mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana secara lebih terarah.

Senada dengan hal tersebut, Asisten Daerah I Kabupaten Lombok Utara, H. Rusdi, menyampaikan bahwa pembagian tugas dan tanggung jawab antartingkatan pemerintahan perlu dirumuskan secara jelas. Hal ini penting agar penanggulangan bencana tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan menjadi kerja bersama antara pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, perangkat daerah, dan masyarakat.

“Peran kecamatan perlu diperjelas, terutama dalam mengoordinasikan pelaksanaan penanggulangan bencana di wilayahnya,” demikian salah satu poin yang ditekankan dalam arahannya. Ia juga mengingatkan bahwa penguatan peran Camat harus diikuti dengan dukungan sumber daya dan pendanaan yang memadai, serta membuka ruang keterlibatan masyarakat, termasuk perempuan di tingkat desa.

Memperjelas Peran dan Mekanisme Pelaksanaan KENCANA

Dalam sesi pembahasan substansi, Dewi Jayanti selaku Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Utara menjelaskan sejumlah penyesuaian terhadap rancangan regulasi berdasarkan hasil pembahasan tim sebelumnya. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah penegasan kedudukan KENCANA sebagai sebuah gerakan untuk mendorong terwujudnya kecamatan tangguh bencana. Oleh karena itu, rancangan pengaturan diarahkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan gerakan KENCANA di tingkat kecamatan.

Pembahasan juga menyoroti pentingnya kejelasan pendelegasian peran dari Bupati kepada Camat dalam pelaksanaan KENCANA. Pengaturan ini diharapkan menjadi landasan bagi Camat untuk menjalankan fungsi koordinasi dan membentuk Satuan Tugas (Satgas) KENCANA di tingkat kecamatan, dengan tetap memperhatikan pembagian kewenangan bersama BPBD dan perangkat daerah terkait.

Selain aspek kelembagaan, komposisi Satgas KENCANA turut menjadi perhatian. Keterwakilan perempuan dan penyandang disabilitas dinilai perlu ditegaskan dalam rancangan agar keterlibatan mereka tidak sekadar menjadi bagian dari prinsip umum, tetapi benar-benar terakomodasi dalam struktur kelembagaan maupun pelaksanaan kegiatan.

GEDSI sebagai Bagian Penting Ketangguhan Bencana

Pengarusutamaan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) menjadi salah satu isu penting yang mengemuka dalam konsultasi publik. Pelaksanaan KENCANA diharapkan tidak hanya memperkuat kapasitas koordinasi pemerintah, tetapi juga memastikan bahwa kebutuhan seluruh kelompok masyarakat diperhatikan dalam setiap tahapan penanggulangan bencana.

Hal tersebut mencakup keterlibatan perempuan, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok rentan lainnya dalam kegiatan simulasi, evakuasi, serta penyelenggaraan sistem peringatan dini. Aspek aksesibilitas juga perlu menjadi pertimbangan dalam penyediaan jalur dan tempat evakuasi maupun fasilitas pendukung lainnya.

Dengan demikian, GEDSI perlu diterjemahkan ke dalam mekanisme pelaksanaan yang nyata, bukan hanya dicantumkan sebagai prinsip dalam dokumen regulasi. Penguatan keterlibatan kelompok masyarakat yang beragam diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan penanggulangan bencana yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Memperkuat Koordinasi, Pembinaan, dan Dukungan Kelembagaan

Pembahasan berikutnya mencakup pengaturan mengenai Sekretariat Bersama KENCANA Daerah, mekanisme pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan. Kejelasan hubungan kerja dan alur pelaporan dari Camat kepada BPBD menjadi bagian penting untuk memastikan pelaksanaan KENCANA dapat dipantau secara terstruktur.

Dalam rancangan tersebut, peran Camat juga perlu diperjelas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana di tingkat desa. Sementara itu, pemantauan pelaksanaan KENCANA secara keseluruhan dilakukan oleh Sekretariat Bersama KENCANA Daerah, dengan hasil pemantauan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BPBD.

Dukungan sumber daya dan pembiayaan turut menjadi perhatian dalam pembahasan. Penguatan peran kecamatan perlu diimbangi dengan dukungan kelembagaan, fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan di lapangan.

Menyepakati Langkah Lanjutan Penyempurnaan Ranperbup

Melalui konsultasi publik ini, berbagai masukan dan catatan substansi dihimpun sebagai bahan penyempurnaan Ranperbup KENCANA sebelum memasuki tahapan berikutnya. Para pihak juga menyepakati rencana tindak lanjut dengan pembagian peran dan batas waktu yang jelas.

Tim Perumus akan melakukan finalisasi dan mengembalikan rancangan kepada BPBD Kabupaten Lombok Utara paling lambat 19 November 2026. Selanjutnya, BPBD melakukan pemeriksaan dan mengembalikan hasil telaah kepada tim penyusun/Bagian Hukum paling lambat 23 November 2026. Bagian Hukum kemudian menyiapkan dan menyampaikan surat pengantar kepada Bupati paling lambat 26 November 2026.

Rangkaian proses ini menjadi bagian dari upaya memastikan rancangan regulasi disusun secara lebih matang, dengan mempertimbangkan aspek hukum, kebutuhan kelembagaan, kapasitas pelaksanaan, serta masukan dari para pemangku kepentingan.

Melalui dukungan Program SIAP SIAGA, KONSEPSI NTB terus mendorong penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan dan masyarakat. Penguatan peran kecamatan melalui KENCANA diharapkan dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam membangun koordinasi yang lebih efektif, memperkuat kesiapsiagaan hingga tingkat desa, serta mewujudkan Kabupaten Lombok Utara yang tangguh dan inklusif dalam menghadapi risiko bencana.

Bagikan Tulisan ini:

Lihat Artikel lainnya

Berlangganan Berita Kami

Jangan lewatkan Update Kegiatan-kegiatan terbaru dari Kami

Having Computer issues?

Get Free Diagnostic and Estimate From Computer Specialist!