Program aksi adaptasi perubahan iklim di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang secara garis besar tercantum dalam RAD API NTB, akan terimplementasi dengan baik apabila didukung oleh anggaran pemerintah daerah. Terkait dengan proses penyusunan anggaran, DPRD NTB mempunyai peran sangat menentukan, sebab dalam proses perencanaan pembangunan daerah DPRD memiliki hak budgeting yaitu membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah. Sehingga setiap program yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD.
Dalam rangka implementasi Proyek Dukungan Kepada Masyarakat Miskin Laki-Laki Dan Perempuan Untuk Mendapatkan Hak-Haknya Terkait Informasi Iklim di Nusa Tenggara Barat, Konsorsium Untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi (KONSEPSI) NTB bekerjasama dengan Islamic Relief memberikan dukungan kepada Pokja API NTB dengan melakukan hearing kepada DPRD Provinsi NTB. Kegiatan hearing DPRD Provinsi NTB ini merupakan kelanjutan dari dukungan kepada komunitas dan NGO pasca musrenbang provinsi. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 7 Juli 2020 di ruang rapat pleno Kantor DPRD Provinsi.Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Ketua Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, S.H., M.H., dan Wakil Ketua H. Muzihir serta Pimpinan dan Anggota Komisi II Bidang Perekonomian dan Komisi IV Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, Kepala Bappeda Provinsi NTB, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, dan LSM serta perwakilan POKJA API Provinsi NTB
Dalam pemaparannya, Ketua Pokja API, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si.mengatakan bahwa dampak perubahan iklim sudah dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Oleh sebab itu Pokja API NTB akan bekerja dengan menitikberatkan pada kesiapan masyarakat menghadapi dampak perubahan iklim di NTB. Ditambahkan bahwa acuan kerja Pokja API telah tertuang dalam Peraturan Gubernur NTB nomor 54 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi NTB.
Sementara itu DPRD NTB memberikan tanggapan dan sinyal positif dalam mendukung kegiatan Pokja API NTB, karena saat ini memang masyarakat perlu diberikan sosialisasi dan edukasi terkait dengan adaptasi terhadap perubahan iklim, agar output kegiatan pokja API NTB sesuai harapan. Menurut H. Muzihir, DPRD NTB siap membantu dan memberikan dukungan kepada Pokja API NTB. Baik dalam hal koordinasi dan konsolidasi dengan dinas-dinas terkait, juga dalam hal penganggaran, bahkan mendorong pembentukan regulasi yang lebih tinggi dengan mendorong terbentuknya Peraturan Daerah (Perda) Pokja API NTB.
Dari rapat dengar pendapat antara POKJA API dengan DPRD NTB ini, beberapa hal yang dihasilkan antara lain adanya komitmen dan dukungan DPRD NTB terhadap upaya Penguatan Adaptasi Perubahan Iklim di NTB termasuk mendorong terbentuknya Peraturan Daerah (Perda) Pokja API NTB . Selain itu diharapkan terciptanya sinergi yang kuat antara legislatif, eksekutif, dan POKJA API NTB untuk memperkuat program API di NTB berdasarkan pengawalan program prioritas bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Sementara untuk mendorong penguatan regulasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan di NTB diharapkan kedepan dapat terbentuk Kaukus Lingkungan di DPRD NTB.
Written by : Jati Resik DJ
