Mataram – KONSEPSI NTB bekerja sama dengan BAPPENAS dan Program Low Carbon Development Indonesia (LCDI) menyelenggarakan Workshop Pembahasan Integrasi Anggaran Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Daerah (PRKBI-D) ke Dalam KUA-PPAS dan APBD 2027 pada Kamis, 5 Agustus 2026, di Hotel Lombok Astoria, Mataram.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat implementasi pembangunan rendah karbon di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui penguatan aspek perencanaan dan penganggaran daerah. Workshop mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan program mitigasi perubahan iklim memiliki landasan kebijakan dan dukungan pendanaan yang memadai dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Provinsi NTB merupakan salah satu daerah yang berkomitmen mengintegrasikan pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim ke dalam proses pembangunan daerah. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, diperlukan sinergi antara perencanaan pembangunan, penganggaran, serta implementasi kebijakan di tingkat pemerintah daerah.
Workshop menghadirkan peserta dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta berbagai perangkat daerah terkait di lingkup Pemerintah Provinsi NTB. Melalui diskusi komprehensif, peserta membahas strategi pengintegrasian program PRKBI-D ke dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran–Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebagai pijakan menuju penyusunan APBD 2027.
Selain memperkuat pemahaman teknis, forum ini juga menekankan pentingnya membangun argumentasi kebijakan yang kuat agar setiap program mitigasi iklim memperoleh alokasi anggaran yang berkelanjutan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas investasi daerah dalam mendukung pembangunan yang ramah lingkungan sekaligus memperkuat ketahanan terhadap dampak perubahan iklim.
Langkah ini dinilai strategis dalam mendukung percepatan penurunan emisi gas rumah kaca serta pencapaian target pembangunan rendah karbon Indonesia, termasuk kontribusi terhadap visi Indonesia Emas 2045 dan komitmen pembangunan berkelanjutan.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, mitra pembangunan, dan berbagai pemangku kepentingan, KONSEPSI NTB berharap pengintegrasian PRKBI-D ke dalam proses penganggaran daerah dapat menjadi fondasi yang semakin kuat bagi terwujudnya pembangunan NTB yang hijau, inklusif, dan berketahanan iklim.
