Mataram — Upaya memperkuat kesiapsiagaan masyarakat desa dalam menghadapi risiko bencana hidrometeorologi terus didorong melalui pendekatan Aksi Merespon Peringatan Dini/Aksi Antisipasi (AMPD/AA) berbasis komunitas. Komitmen tersebut tercermin dalam kegiatan Diseminasi Pembelajaran AMPD/AA Berbasis Komunitas pada Forum Komunikasi Relawan Tim Siaga Bencana Desa (FKR-TSBD) se-Pulau Lombok yang diselenggarakan pada 15 Desember 2025 bertempat di Hotel Aston, Mataram.
Kegiatan ini mempertemukan relawan Tim Siaga Bencana Desa (TSBD), pemerintah desa, serta perwakilan pemerintah daerah dan provinsi untuk berbagi pembelajaran, refleksi, dan praktik baik dari implementasi Aksi Antisipasi yang telah dijalankan di tingkat komunitas. Diseminasi ini merupakan bagian dari rangkaian pembelajaran Program I CAN ACT (Improvement Community Anticipatory Action) yang telah dilaksanakan selama tiga tahun di empat desa dampingan, yakni Desa Belanting dan Desa Obel-Obel di Kabupaten Lombok Timur, serta Desa Taman Ayu dan Desa Dasan Geria di Kabupaten Lombok Barat.
Ruang Belajar dan Refleksi Bersama
Acara dibuka secara resmi dengan sambutan pembuka dan pengantar program yang menegaskan pentingnya perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana, dari pendekatan reaktif menuju pendekatan antisipatif berbasis informasi peringatan dini. Dalam pengantarnya, manajemen Program I CAN ACT menyampaikan bahwa pembelajaran yang dihasilkan dari praktik komunitas di desa-desa dampingan diharapkan dapat menjadi rujukan dan inspirasi bagi desa-desa lain di Pulau Lombok.
Diseminasi ini juga menjadi ruang refleksi bersama yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk BPBD Provinsi NTB, BPBD kabupaten se-Pulau Lombok, BAPPEDA Provinsi NTB, BMKG NTB, pemerintah desa, serta jejaring relawan FKR-TSBD. Kehadiran lintas aktor tersebut menegaskan bahwa penguatan Aksi Antisipasi membutuhkan kolaborasi yang berkelanjutan antara komunitas dan pemerintah.
Peran Informasi Iklim dan Sistem Peringatan Dini
Dalam sesi materi, BMKG Provinsi Nusa Tenggara Barat memaparkan proyeksi iklim, tren peningkatan kejadian cuaca ekstrem, serta sistem peringatan dini cuaca dan iklim yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan pemerintah desa. Disampaikan bahwa sejak beberapa dekade terakhir, frekuensi hujan ekstrem dan bencana hidrometeorologi terus meningkat seiring percepatan perubahan iklim.
BMKG juga menekankan pentingnya pemahaman terhadap informasi peringatan dini, baik harian maupun dasarian, agar dapat diterjemahkan menjadi aksi nyata di tingkat desa. Empat pilar sistem peringatan dini—pengetahuan risiko, pemantauan dan layanan, diseminasi informasi, serta kesiapsiagaan dan respons—menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan Aksi Antisipasi berbasis komunitas.
Kebijakan dan Dukungan Pemerintah Daerah
Sesi berikutnya diisi oleh BPBD Provinsi NTB yang memaparkan arah kebijakan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas dan penguatan Desa Tangguh Bencana (DESTANA). BPBD menegaskan bahwa Tim Siaga Bencana Desa (TSBD) memiliki peran strategis sebagai garda terdepan kesiapsiagaan di tingkat desa, khususnya dalam fase pra-bencana.
Sementara itu, BAPPEDA Provinsi NTB menjelaskan keterkaitan pengurangan risiko bencana dengan arah pembangunan daerah, termasuk visi-misi RPJMD Provinsi NTB 2025–2029. Isu kebencanaan diposisikan sebagai bagian lintas sektor yang harus terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran, baik melalui mitigasi struktural maupun non-struktural. Pemerintah daerah juga mendorong agar isu pengurangan risiko bencana semakin melekat dalam dokumen perencanaan desa, seperti RPJMDes dan APBDes.
Suara Komunitas dan Tantangan Lapangan
Diskusi interaktif membuka ruang bagi relawan TSBD dan pemerintah desa untuk menyampaikan aspirasi, tantangan, dan kebutuhan di lapangan. Sejumlah perwakilan TSBD menyoroti keterbatasan anggaran desa, perlunya penguatan kapasitas relawan secara berkelanjutan, serta pentingnya tindak lanjut kebijakan lintas sektor, terutama terkait pengelolaan sungai, kekeringan, dan ancaman banjir.
Berbagai masukan tersebut menjadi catatan penting bahwa meskipun keterbatasan anggaran menjadi tantangan nyata, inovasi, kolaborasi antar desa, dan penguatan peran komunitas tetap menjadi kunci dalam membangun ketangguhan menghadapi bencana.
Berbagi Praktik Baik Aksi Antisipasi
Pada sesi berbagi pembelajaran, perwakilan TSBD dari desa-desa dampingan memaparkan pengalaman mereka dalam menerapkan Aksi Merespon Peringatan Dini. Mulai dari pemanfaatan informasi BMKG, mekanisme penyebaran informasi melalui berbagai kanal komunikasi lokal, hingga langkah-langkah koordinasi dengan pemerintah desa sebelum bencana terjadi.
Pembelajaran ini menunjukkan bahwa pendekatan AMPD/AA mampu meningkatkan kewaspadaan masyarakat, memperkuat koordinasi desa, serta mengurangi risiko dan dampak bencana, khususnya banjir dan cuaca ekstrem. Praktik-praktik tersebut diharapkan dapat direplikasi dan disesuaikan dengan konteks desa lain di Pulau Lombok melalui jejaring FKR-TSBD.
Menuju Ketangguhan Desa yang Berkelanjutan
Melalui kegiatan diseminasi ini, seluruh pihak sepakat bahwa Aksi Antisipasi berbasis komunitas merupakan pendekatan strategis dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan peningkatan risiko bencana. Forum Komunikasi Relawan TSBD diharapkan terus menjadi wadah pembelajaran bersama, pertukaran pengetahuan, serta penguatan solidaritas antar desa.
Ke depan, hasil pembelajaran dan rekomendasi dari forum ini diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan provinsi, sehingga upaya pengurangan risiko bencana berbasis komunitas dapat terintegrasi secara lebih kuat dalam kebijakan, perencanaan, dan penganggaran pembangunan di Nusa Tenggara Barat.
