Mataram, NTB – Program I CAN ACT (Impactory Community Anticipatory Action) secara resmi memasuki fase akhir melalui kegiatan Workshop Learning dan Exit Strategi bertajuk “Memanen Perubahan dan Merayakan Keberhasilan” yang diselenggarakan pada 22–23 Desember 2025 di Aston Inn Mataram. Kegiatan ini menjadi ruang refleksi bersama untuk meninjau capaian, pembelajaran, serta strategi keberlanjutan penguatan aksi antisipatif dan kesiapsiagaan bencana berbasis komunitas di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Workshop ini dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Timur, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Bappeda NTB, pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tim Siaga Bencana Desa (TSBD), perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, media, serta mitra pelaksana program yakni KONSEPSI NTB dan Yayasan Penabulu Foundation, dengan dukungan Oxfam Australia melalui skema ANCP–DFAT.
Penguatan Safeguarding dan Pembukaan Resmi
Rangkaian kegiatan diawali dengan Sesi Safeguarding Induction yang disampaikan oleh Ayu Anggraini selaku focal point Community Feedback Mechanism (CFM) KONSEPSI NTB. Dalam sesi ini ditegaskan komitmen lembaga terhadap prinsip perlindungan, non-diskriminasi, responsif gender, penghormatan martabat, serta mekanisme pengaduan dan umpan balik untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan aman dan inklusif, terutama bagi kelompok rentan.
Acara kemudian dibuka secara resmi melalui sambutan-sambutan kunci. Mewakili KONSEPSI NTB, Dr. Nasri, MH menegaskan bahwa pendekatan Anticipatory Action menawarkan paradigma baru kebencanaan—dari respons pascabencana menuju tindakan preventif berbasis peringatan dini. Selama tiga tahun implementasi, program ini telah mendorong pembelajaran bersama komunitas desa dalam mengidentifikasi indikator dan ambang batas risiko, menyusun protokol aksi, serta memperkuat koordinasi lintas sektor.
Program Manager I CAN ACT dari Penabulu Foundation, R. Anang Setyargo, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan atas kolaborasi yang memungkinkan program berjalan efektif. Ia menekankan pentingnya keberlanjutan melalui penguatan kapasitas lokal, dokumentasi pembelajaran, serta integrasi ke dalam kebijakan dan perencanaan pembangunan.
Perwakilan Pemerintah Provinsi NTB, Dr. Adhar Hakim, SH, MH, menyampaikan dukungan Pemprov terhadap inisiatif kolaboratif pengurangan risiko bencana yang sejalan dengan visi RPJMD NTB, khususnya pada pencegahan dan mitigasi. Pendekatan desa berdaya dan kerja pentahelix disebut sebagai fondasi penting untuk memperluas dampak dan replikasi praktik baik.
Momentum pembukaan ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara KONSEPSI NTB dan BMKG NTB, serta penyerahan simbolik dokumen produk program I CAN ACT kepada Pemerintah Provinsi NTB sebagai wujud komitmen keberlanjutan.
Refleksi Perjalanan: Dari Peringatan Menjadi Tindakan
Sesi reflektif bertema “Perjalanan Perubahan Kita” dipandu oleh Rizwan Rizkiandi, yang memaparkan transformasi dari kerentanan menuju ketangguhan komunitas. Ia menyoroti bagaimana pengetahuan lokal dipadukan dengan sains kebencanaan untuk membangun sistem peringatan dini yang dapat dipahami dan ditindaklanjuti oleh warga. Pelatihan, simulasi, dan penyusunan protokol aksi dinilai menjadi kunci agar peringatan tidak berhenti sebagai informasi, tetapi diterjemahkan menjadi tindakan kolektif yang cepat dan terkoordinasi.
Suara Komunitas: Tantangan, Perubahan, dan Harapan
Dalam sesi talkshow “Merayakan Keberhasilan Implementasi Kesiapsiagaan Bencana melalui Aksi Antisipasi Berbasis Komunitas”, perwakilan TSBD dari empat desa sasaran—Taman Ayu, Belanting, Obel-Obel, dan Dasan Geria—berbagi pengalaman nyata di lapangan.
Perwakilan TSBD Taman Ayu menyoroti tantangan evakuasi kelompok disabilitas dan pentingnya pendekatan inklusif. TSBD Belanting menekankan integrasi informasi BMKG dengan pengetahuan lokal untuk membangun kepercayaan warga. TSBD Obel-Obel dan Dasan Geria menggarisbawahi penguatan struktur kelembagaan TSBD, peningkatan literasi risiko, serta dukungan anggaran desa sebagai faktor krusial.
Komitmen Pemerintah Desa dan Strategi Keberlanjutan
Sesi berikutnya mengangkat tema “Melangkah Bersama: Komitmen Pemerintah Desa dalam Keberlanjutan Inisiatif I CAN ACT”. Para kepala desa menyampaikan praktik baik integrasi aksi antisipasi ke dalam RPJMDes dan RKPDes, penganggaran untuk TSBD, serta kolaborasi dengan sektor swasta melalui CSR. Tantangan tata ruang, pengelolaan lingkungan, normalisasi sungai, dan penanganan sampah turut mengemuka sebagai agenda lintas kewenangan yang memerlukan dukungan supra-desa.
Peran Pemerintah Provinsi dan Ekosistem Ketangguhan
Talkshow penutup menyoroti peran pemerintah provinsi dan ekosistem pendukung—BPBD, Bappeda, BMKG, dan Forum Perguruan Tinggi PRB—dalam memperkuat Desa Tangguh Bencana. Komitmen pembinaan, fasilitasi kebijakan, penyelarasan perencanaan, pemanfaatan informasi cuaca dan iklim, serta kontribusi perguruan tinggi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat menjadi pilar keberlanjutan.
Exit Strategi dan Rencana Keberlanjutan Program
Sebagai bagian penting dari workshop, sesi Exit Strategi I CAN ACT membahas langkah-langkah konkret untuk memastikan praktik baik aksi antisipatif tetap berlanjut pasca berakhirnya dukungan program. Diskusi menekankan bahwa exit strategi bukan sekadar penarikan program, melainkan proses transisi menuju kemandirian komunitas dan pemerintah lokal.
Beberapa strategi exit utama yang disepakati antara lain:
- Institusionalisasi Aksi Antisipatif
Praktik Anticipatory Action diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan regulasi desa, seperti RPJMDes, RKPDes, dan Peraturan Desa. TSBD diposisikan sebagai bagian dari sistem resmi desa, bukan sekadar tim ad hoc, sehingga memiliki legitimasi dan dukungan berkelanjutan. - Penguatan Kapasitas dan Regenerasi TSBD
Pemerintah desa dan mitra mendorong proses rekrutmen terbuka dan kaderisasi anggota TSBD, termasuk keterlibatan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Pendampingan lanjutan diharapkan dapat dilakukan melalui BPBD, forum PRB, serta jejaring perguruan tinggi. - Keberlanjutan Sistem Peringatan Dini
Akses informasi BMKG melalui kanal resmi (WhatsApp Group multi-stakeholder, media desa, dan pengeras suara masjid) dipastikan tetap aktif. Pemeliharaan alat EWS seperti ombrometer dan pengukur tinggi muka air menjadi tanggung jawab bersama desa dan komunitas. - Pendanaan Berkelanjutan
Exit strategi menegaskan pentingnya alokasi anggaran desa pada bidang kebencanaan, serta optimalisasi sumber pendanaan lain seperti dukungan kabupaten/provinsi dan CSR. Pemerintah desa didorong untuk tidak hanya bergantung pada proyek, tetapi menjadikan kesiapsiagaan sebagai kebutuhan rutin. - Penguatan Jejaring dan Kolaborasi Multipihak
Kolaborasi lintas sektor—BMKG, BPBD, Bappeda, Dinas Sosial, perguruan tinggi, NGO, dan komunitas—dipandang sebagai kunci menjaga keberlanjutan. Mekanisme koordinasi antar-desa dan lintas wilayah hulu–tengah–hilir menjadi agenda penting dalam pengelolaan risiko hidrometeorologi. - Monitoring, Evaluasi, dan Pembelajaran Berkelanjutan
Desa dan TSBD berkomitmen melakukan evaluasi berkala terhadap penerapan protokol aksi antisipatif, simulasi, serta pembaruan data risiko dan kelompok rentan. Dokumentasi praktik baik menjadi dasar advokasi dan replikasi di wilayah lain.
Menatap Ke Depan
Dengan dirumuskannya exit strategi ini, seluruh pemangku kepentingan menegaskan bahwa berakhirnya Program I CAN ACT tidak menghentikan upaya pengurangan risiko bencana. Sebaliknya, program ini meninggalkan fondasi kuat berupa kapasitas, sistem, dan jejaring yang memungkinkan komunitas bergerak lebih mandiri.
Workshop Learning dan Exit Strategi ini menegaskan bahwa perubahan perilaku, kepemimpinan lokal, dan kolaborasi multipihak adalah kunci menuju NTB yang lebih siap, lebih tangguh, dan adaptif menghadapi risiko iklim dan bencana di masa depan.
