Lombok Timur & Lombok Barat — Konsorsium untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi (KONSEPSI) NTB bekerja sama dengan Yayasan Penabulu dan Oxfam, serta didukung oleh Australia NGO Cooperation Program (ANCP) melalui Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), menyelenggarakan kegiatan Penguatan Mekanisme Koordinasi Aksi Merespon Peringatan Dini (AMPD) yang Dipimpin Komunitas di Tingkat Desa.
Kegiatan ini dilaksanakan di empat desa dampingan Program I CAN ACT, yakni:
- Desa Belanting dan Desa Obel-Obel, Kabupaten Lombok Timur (16 Oktober 2025)
- Desa Dasan Geria dan Desa Taman Ayu, Kabupaten Lombok Barat (18 Oktober 2025)
Kegiatan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan penting seperti BMKG, BPBD, Dinas Sosial, Pemerintah Desa, Tim Siaga Bencana Desa (TSBD), perwakilan kelompok disabilitas, kader desa, serta unsur masyarakat lainnya.
Memperkuat Koordinasi Lintas Pihak untuk Merespon Peringatan Dini
Pertemuan ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga dan komunitas dalam merespon informasi peringatan dini secara cepat dan terarah.
Perwakilan BMKG NTB menegaskan pentingnya pemahaman indikator cuaca serta mekanisme penyebaran informasi yang tepat sasaran.
“Ketepatan membaca parameter cuaca dan memahami trigger peringatan dini menjadi kunci untuk mengurangi risiko. Informasi BMKG harus divalidasi di lapangan dan diterjemahkan dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat,” ujar perwakilan BMKG dalam sesi diskusi teknis.
BPBD Lombok Timur juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah desa, TSBD, dan masyarakat.
“Sistem peringatan dini tidak akan berjalan tanpa koordinasi. Semua pihak harus memiliki peran yang jelas mulai dari menerima informasi, menganalisa, hingga menindaklanjuti,” ungkap Khairul Akbar dari BPBD.
Penguatan Peran Komunitas dalam Aksi Merespon Peringatan Dini
Dalam kegiatan ini, TSBD dari empat desa melakukan analisis bersama terhadap alur informasi, struktur posko, jalur evakuasi, dan pemantauan data pilah kelompok rentan.
Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat menambahkan bahwa keberhasilan AMPD sangat ditentukan oleh kesiapan komunitas.
“Relawan desa dan TSBD adalah ujung tombak. Mereka yang pertama turun tangan sebelum bantuan tiba. Karena itu, penguatan kapasitas harus dilakukan terus-menerus,” kata Agus Suhaili.
Perwakilan kader disabilitas desa juga menyampaikan pentingnya memastikan AMPD bersifat inklusif.
“Informasi harus sampai ke semua orang, termasuk disabilitas, lansia, ibu hamil, dan anak-anak. Jangan sampai mereka tertinggal saat situasi darurat,” ujar salah satu perwakilan kelompok rentan.
Sinergi Lintas Sektor untuk Desa Tangguh Bencana
Pertemuan koordinasi di empat desa ini berjalan interaktif melalui pemaparan, diskusi kelompok, dan simulasi alur respon peringatan dini berdasar skenario hujan ekstrem.
Pemerintah desa menegaskan pentingnya kegiatan ini dalam memperkuat kesiapsiagaan lokal.
“Melalui kegiatan ini, kami semakin memahami peran masing-masing dalam AMPD. Ini menjadi acuan bagi kami untuk memperbaiki SOP desa dan memastikan semua warga siap,” ujar perwakilan Pemerintah Desa Taman Ayu.
Menuju Mekanisme AMPD yang Efektif, Inklusif, dan Berkelanjutan
KONSEPSI NTB menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya jangka panjang memperkuat ketangguhan komunitas terhadap risiko iklim dan bencana.
Melalui kolaborasi antar lembaga, pemanfaatan data ilmiah dari BMKG, analisa risiko lokal, serta peran aktif masyarakat, sistem peringatan dini diharapkan dapat berjalan lebih efektif.
Kegiatan ini juga menegaskan bahwa komunitas lokal memiliki peran utama dalam merespon peringatan dini, khususnya melalui mekanisme AMPD yang terstruktur, cepat, dan inklusif.
Langkah ini menjadi fondasi menuju desa yang lebih tangguh, adaptif, dan siap menghadapi perubahan iklim
