Mataram, 15 Juli 2026 – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat implementasi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Daerah (PRKBI-D) melalui penguatan proses perencanaan dan penganggaran daerah. Sebagai bagian dari upaya tersebut, KONSEPSI NTB bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Low Carbon Development Indonesia (LCDI) memfasilitasi Meeting Kelompok Kerja (POKJA) PRKBI untuk menyusun rekomendasi pengembangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun 2027 di Lombok Astoria Hotel, Mataram.
Kegiatan ini menjadi forum strategis bagi Kelompok Kerja PRKBI dalam memastikan bahwa komitmen pembangunan rendah karbon tidak hanya tertuang dalam dokumen perencanaan, tetapi juga terintegrasi ke dalam proses penganggaran daerah. Dengan demikian, kebijakan pembangunan yang disusun dapat lebih efektif dalam mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca sekaligus meningkatkan ketahanan daerah terhadap dampak perubahan iklim.
Meeting Kelompok Kerja PRKBI Perkuat Integrasi Pembangunan Rendah Karbon
Dalam Meeting Kelompok Kerja PRKBI, peserta melakukan pembahasan terhadap berbagai program prioritas yang akan diusulkan dalam R-APBD Tahun 2027. Diskusi difokuskan pada penyelarasan antara kebijakan pembangunan daerah, target pembangunan rendah karbon, serta kebutuhan pendanaan yang mampu mendukung implementasi program secara berkelanjutan.
Selain itu, forum ini juga menjadi ruang koordinasi lintas sektor untuk memastikan bahwa seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya mengintegrasikan aspek lingkungan hidup dan ketahanan iklim ke dalam kebijakan fiskal daerah.
Penyusunan Rekomendasi Anggaran Berbasis Kinerja
Salah satu agenda utama kegiatan adalah penyusunan rekomendasi anggaran strategis yang mampu mendukung implementasi Low Carbon Development (LCD) di Provinsi NTB. Peserta bersama-sama merumuskan indikator kinerja program yang spesifik, terukur, relevan, dan berbasis data sehingga pelaksanaan program dapat dipantau serta dievaluasi secara lebih efektif.
Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran sekaligus memastikan bahwa setiap alokasi belanja daerah memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target pembangunan rendah karbon dan pembangunan berkelanjutan.
Kolaborasi Lintas Sektor untuk Penguatan Tata Kelola Anggaran
Meeting ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, Bappeda, organisasi masyarakat sipil, akademisi, hingga mitra pembangunan. Kolaborasi tersebut menjadi faktor penting dalam memperkuat tata kelola penganggaran daerah yang lebih transparan, partisipatif, dan berbasis bukti (evidence-based budgeting).
Melalui sinergi antar lembaga, berbagai masukan dan rekomendasi yang dihasilkan diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyusunan R-APBD Tahun 2027 sekaligus mempercepat implementasi pembangunan rendah karbon di Provinsi NTB.
Mendukung Pembangunan NTB yang Rendah Karbon dan Berkelanjutan
KONSEPSI NTB bersama Bappenas dan LCDI terus berkomitmen mendukung Pemerintah Provinsi NTB dalam mengembangkan sistem perencanaan dan penganggaran yang lebih responsif terhadap tantangan perubahan iklim. Melalui penguatan Kelompok Kerja PRKBI, diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung pencapaian target pembangunan nasional menuju Indonesia yang rendah karbon.
