MATARAM — KONSEPSI NTB bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Low Carbon Development Indonesia (LCDI), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan Workshop Potensi Pendanaan Alternatif untuk Mendukung Implementasi Pembangunan Rendah Karbon di Provinsi NTB. Kegiatan ini berlangsung pada 19–20 Oktober 2026.
Workshop ini menjadi ruang kolaborasi multipihak untuk mengidentifikasi peluang pendanaan alternatif, memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan, serta merumuskan aksi mitigasi perubahan iklim yang berpotensi memperoleh dukungan pembiayaan.
Dalam kegiatan tersebut, berbagai pihak dari unsur pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, lembaga donor, dan mitra pembangunan berdiskusi mengenai beragam instrumen pendanaan yang dapat mendukung implementasi pembangunan rendah karbon di Nusa Tenggara Barat.
Pembahasan mencakup sejumlah sumber pendanaan, mulai dari pendanaan publik dan internasional, pasar karbon, hingga skema blended finance dan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Berbagai skema tersebut menjadi alternatif yang dapat dipertimbangkan untuk mendukung program pembangunan berkelanjutan dan upaya mitigasi perubahan iklim di daerah.
Melalui diskusi bersama, workshop ini diharapkan menghasilkan pemetaan peluang pendanaan serta gagasan proyek aksi iklim lintas sektor yang berpotensi mendapatkan dukungan pembiayaan. Sektor yang menjadi perhatian meliputi kehutanan dan penggunaan lahan, energi, transportasi, serta pengelolaan limbah dan persampahan.
Penguatan pendanaan alternatif dinilai penting untuk memperluas sumber daya bagi pelaksanaan pembangunan rendah karbon. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, lembaga donor, dan mitra pembangunan juga diharapkan mampu mendorong lahirnya inovasi pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.
Melalui kolaborasi ini, KONSEPSI NTB bersama para pemangku kepentingan mendorong penguatan ekosistem pendanaan dan kerja sama lintas sektor guna mendukung transisi menuju pembangunan yang lebih rendah karbon, berkelanjutan, dan berorientasi pada ketahanan lingkungan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Upaya tersebut diharapkan menjadi salah satu langkah untuk memperkuat komitmen bersama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim sekaligus mewujudkan pembangunan daerah yang memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan.
