Mataram – Dialog kebijakan bertajuk “Memperkuat Kolaborasi Multipihak dalam Akselerasi Pembangunan Rendah Karbon Berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat” digelar untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan rendah karbon di daerah.
Kegiatan ini mempertemukan berbagai pihak, mulai dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pembangunan, akademisi, hingga mitra pembangunan. Dialog tersebut menjadi ruang bersama untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam mengakselerasi implementasi pembangunan rendah karbon yang berkelanjutan di Provinsi NTB.
Dialog kebijakan ini turut melibatkan perwakilan dari Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah, United Nations Development Programme, serta mitra pembangunan lainnya. Kehadiran berbagai pihak tersebut diharapkan mampu memperkuat integrasi kebijakan pembangunan rendah karbon dengan perencanaan pembangunan daerah.
Dalam diskusi yang berlangsung, peserta membahas berbagai strategi untuk mempercepat implementasi pembangunan rendah karbon, termasuk penguatan kebijakan daerah, integrasi program pembangunan berkelanjutan, serta peningkatan kolaborasi lintas sektor. Pendekatan multipihak dinilai menjadi kunci untuk memastikan upaya mitigasi perubahan iklim berjalan selaras dengan agenda pembangunan daerah.
Melalui dialog ini, diharapkan terbangun komitmen bersama antara pemerintah dan mitra pembangunan dalam mendorong implementasi pembangunan rendah karbon secara lebih efektif. Kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan diharapkan dapat mempercepat langkah Provinsi NTB dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan tangguh terhadap perubahan iklim.
