Mataram, 12 Juni 2026 – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat komitmennya dalam mendorong pembangunan rendah karbon dan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim melalui penyusunan dokumen perencanaan daerah yang lebih terintegrasi. Sebagai bagian dari upaya tersebut, KONSEPSI NTB bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Low Carbon Development Indonesia (LCDI) menyelenggarakan Diskusi Analisa Kesenjangan RKPD 2026 untuk Pembangunan Rendah Karbon di Lombok Garden Hotel, Mataram.
Diskusi Analisa Kesenjangan RKPD 2026 Dukung Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon
Kegiatan Diskusi Analisa Kesenjangan RKPD 2026 bertujuan mengidentifikasi sejauh mana prinsip pembangunan rendah karbon telah terintegrasi dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB Tahun 2026. Analisis tersebut menjadi dasar untuk menemukan berbagai peluang perbaikan sehingga kebijakan pembangunan daerah mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.
Forum ini melibatkan jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB, pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta mitra pembangunan yang memiliki perhatian terhadap isu perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.
Mengidentifikasi Kesenjangan dan Peluang Perbaikan RKPD
Dalam diskusi, peserta melakukan penelaahan terhadap berbagai program prioritas pembangunan daerah yang memiliki kontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca, perlindungan sumber daya alam, serta peningkatan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim. Analisis dilakukan secara partisipatif dengan mempertimbangkan aspek kebijakan, kelembagaan, pendanaan, serta implementasi program di lapangan.
Hasil analisis diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif mengenai strategi penguatan pembangunan rendah karbon dalam RKPD, termasuk penyelarasan dengan target pembangunan nasional dan agenda pembangunan berkelanjutan.
Mendorong Perencanaan Daerah yang Inklusif dan Berbasis Data
Diskusi ini juga menekankan pentingnya penyusunan kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy), dengan memanfaatkan data pembangunan yang akurat serta mengedepankan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan sosial, ketahanan iklim, dan keberlanjutan lingkungan.
Selain itu, peserta membahas berbagai sumber pembiayaan pembangunan yang dapat mendukung implementasi program rendah karbon di tingkat daerah, sehingga rekomendasi yang dihasilkan lebih realistis dan dapat diterapkan.
Kolaborasi Multipihak untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan
Pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pembangunan, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dalam mendukung transformasi pembangunan daerah. Sinergi tersebut menjadi modal utama untuk memperkuat implementasi kebijakan pembangunan rendah karbon sekaligus meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.
KONSEPSI NTB bersama para mitra akan terus mendukung proses penguatan kebijakan melalui pendampingan teknis, penyediaan data, serta fasilitasi dialog multipihak guna memastikan pembangunan rendah karbon menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan pembangunan daerah di Provinsi NTB.
