Lombok Timur — Konsepsi NTB memfasilitasi kegiatan Pra-Musyawarah Antar Desa dalam rangka penyusunan Peraturan Bersama Kepala Desa (Perbades) yang melibatkan pemerintah desa dan pemangku kepentingan lintas wilayah.
Kegiatan ini menjadi tahapan strategis untuk menyepakati perubahan status regulasi sesuai ketentuan terbaru, sekaligus membahas penyempurnaan draft Peraturan Kepala Desa terkait Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD). Pembahasan difokuskan pada penguatan peran, fungsi, serta mekanisme kerja BKAD sebagai lembaga kolaboratif dalam mendukung pembangunan antar desa.
Para peserta yang terdiri dari kepala desa, perangkat desa, dan unsur pendamping program aktif memberikan masukan guna memastikan regulasi yang disusun mampu menjawab kebutuhan tata kelola kerja sama desa yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Melalui forum ini, diharapkan lahir kesepakatan regulasi yang mampu memperkuat sinergi antar desa, meningkatkan koordinasi pembangunan kawasan, serta mendorong optimalisasi potensi lokal melalui skema kerja sama yang lebih terstruktur.
