Lombok Timur, Agustus 2025 – Konsorsium untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi (KONSEPSI NTB) melaksanakan kegiatan Integrasi Rencana Aksi Penanggulangan Bencana Iklim ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) pada 19–26 Agustus 2025. Kegiatan ini berlangsung di lima desa dampingan, yaitu Desa Perigi, Puncak Jeringo, Mekarsari, Suntalangu, dan Selaparang.
Integrasi Rencana Aksi ke Dalam Perencanaan Desa
Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Ketangguhan Masyarakat (PK3M) yang berfokus pada penguatan kapasitas desa menghadapi perubahan iklim dan risiko bencana.
Melalui forum ini, KONSEPSI NTB mendorong agar rencana aksi masyarakat yang telah disusun secara partisipatif dapat diakomodasi dalam dokumen perencanaan desa, khususnya dalam RKPDes 2025.
NTB Rentan Terhadap Perubahan Iklim
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) termasuk wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap dampak perubahan iklim. Kondisi ini diperburuk dengan masih terbatasnya kapasitas pemerintah daerah dalam mengurangi risiko bencana.
Oleh karena itu, integrasi rencana aksi masyarakat ke dalam perencanaan pembangunan desa menjadi langkah strategis untuk memperkuat desa tangguh bencana dan memperkuat ketahanan masyarakat.
Rencana Aksi Penanggulangan Bencana Iklim
Rencana aksi yang dihasilkan mencakup berbagai inisiatif adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, antara lain:
- Penanaman pohon dan tanaman produktif di daerah rawan bencana.
- Pengembangan demplot pertanian berketahanan iklim.
- Penguatan kapasitas kelompok masyarakat melalui Karang Taruna, Tim Siaga Bencana Desa (TSBD), dan kelompok dampingan lainnya.
Keterlibatan Aktif Masyarakat Desa
Setiap desa melibatkan sekitar 30 peserta yang terdiri dari Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, Karang Taruna, kader masyarakat, hingga perwakilan kelompok dampingan.
Kehadiran berbagai unsur ini mencerminkan pendekatan partisipatif dan inklusif dalam proses perencanaan pembangunan desa.
Review dan Sinkronisasi Program Desa
Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk melakukan review dokumen RKPDes, sekaligus memetakan program-program yang sudah ada agar dapat disinergikan dengan rencana aksi penanggulangan bencana iklim.
Dengan demikian, perencanaan pembangunan desa tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperhatikan ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Desa Sebagai Garda Terdepan
Menurut KONSEPSI NTB, pengalaman lokal masyarakat dalam menghadapi bencana adalah aset penting yang harus diakomodasi dalam perencanaan pembangunan desa.
Diskusi, presentasi, dan analisis partisipatif menjadi metode utama yang digunakan dalam kegiatan ini.
Melalui integrasi ini, diharapkan terwujud desa tangguh bencana yang mampu menghadapi risiko perubahan iklim, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Sejalan dengan Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon
Langkah KONSEPSI NTB ini sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi NTB yang tengah mendorong Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI). Sinkronisasi antara kebijakan daerah dan rencana pembangunan desa diharapkan mampu menciptakan strategi pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
