Perumusan Rencana Aksi yang Dipimpin Perempuan untuk Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Konteks Pembangunan Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim

Perumusan Rencana Aksi yang Dipimpin Perempuan untuk Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Konteks Pembangunan Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim

Dalam rangka mendorong keterlibatan perempuan pada konteks Pembangunan Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim, KONSEPSI NTB bersama Yayasan Relief Islami Indonesia (YRII) melalui dukungan ForumCIV-Islamic Relief Swedia menggelar Kegiatan Reguler Meeting “Perumusan Rencana Aksi yang Dipimpin Peremuan untuk Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Konteks Pembangunan Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim.” (22/7/2022).

 

Kegiatan ini dilatar belakangi atas pengarusutamaan gender baik di sektor Pemerintah maupun non-Pemerintah masih terfokus secara sempit pada peningkatan partisipasi perempuan secara kuantitatif daripada lebih terfokus pada isu-isu hak asasi manusia, pemberdayaan, serta kesenjangan antara peluang ekonomi perempuan dan laki-laki, khususnya sebagai dampak dari perubahan iklim.

 

Menanggapi situasi di atas, proyek DECCAP mengundang organisasi yang bergerak pada isu perempuan dan perlindungan anak untuk merumuskan dan meningkatkan kesadaran tentang kesetaraan gender dalam perencanaan pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim di Provinsi NTB.

 

Hadir sebagai perwakilan YRII, Koordinator Area NTB YRII, M. Jawad menyampaikan “Proyek DECCAP adalah lanjutan dari proyek sebelumnya yang sudah berjalan sekitar 4 bulan dan akan selesai pada bulan Desember. Inti dari proyek ini adalah kita ada beberapa lokasi pendampingan di kecamatan Jerowaru dan kita membutuhkan advokasi ke Pokja API baik yang ada di provinsi NTB maupun yang ada di kabupaten Lombok Timur, oleh karena itu perlu adanya sudut pandang perempuan terkait dengan perubahan iklim.”

 

Direktur KONSEPSI NTB, Dr. Moh. Taqiudin, mengatakan “pada tahun 2021 pemerintah Indonesia melalui Bappenas sudah mengeluarkan kebijakan yang bernama pembangunan ketahanan iklim untuk 2020-2024 diturunkan dari RPJMN terutama untuk pembangunan ketangguhan yang focus pada 4 sektor yaitu pertanian, air, perikanan/kelautan dan kesehatan. NTB termasuk daerah prioritas pertanian dan kelautan, jika tidak diatasi akan diperkirakan kerugian yang sangat besar”.

 

Pada level daerah kebijakan ini harus diturunkan, maka yang dulu bernama adaptasi menjadi pembangunan berketahanan iklim sekarang ini namanya mitigasi menjadi Low Carbon Development (Pembangunan Rendah Karbon). Kita di NTB harus menggunakan peluang ini, sehingga kami di KONSEPSI melalui Program ini akan mendorong/mengadvokasi kebijakan pembangunan berketahanan iklim dan rendah karbon, karena yang paling kena dampak parah adalah perempuan dan anak-anak, perspektif gender dan sosial salah satu pendekatan cara pandang kita untuk di dorong ke pemeritah provinsi. Dari program ini kita berharap NTB bisa termasuk provinsi yang menjadi uji coba Bappenas terkait perencanaan pembangunan rendah karbon dan pembangunan ketahanan iklim,” ujar Moh. Taqiudin.

Berikan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lihat Berita lainnya

Berita Terbaru

Berita Popular

Berlangganan Berita Kami

Dapatkan Update Berita dan Belajar Bersama Kami

Having Computer issues?

Get Free Diagnostic and Estimate From Computer Specialist!