Lombok Tengah, 8–9 Juli 2025 — KONSEPSI bersama Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Lombok Tengah sukses menyelenggarakan Workshop Sinkronisasi dan Koordinasi Program Kerja Lintas Sektor PRKBI Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program INTER-ACT yang didukung oleh Forum CIV dan Islamic Relief Swedia.
Selama dua hari pelaksanaan di Illira Lite Hotel, kegiatan ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari organisasi perangkat daerah (OPD) lintas sektor untuk menyusun dan menyelaraskan rencana aksi sektoral dalam menghadapi krisis iklim. Fokus utama dari workshop ini adalah menyusun daftar aktivitas yang dapat diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD, Renstra, hingga KLHS RPJMD, dengan pendekatan pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim.
Workshop dibuka oleh Kepala BAPPERIDA Lombok Tengah, H. L. Wiranata, yang menekankan pentingnya kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi perubahan iklim yang semakin tidak menentu. Dalam sambutannya, beliau menyebut bahwa Lombok Tengah adalah salah satu wilayah yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, terutama karena tekanan pembangunan di kawasan strategis seperti KEK Mandalika dan wilayah kaki Gunung Rinjani.
Pada sesi materi, narasumber utama seperti Dr. Hairil Anwar dan Dr. Irman Firmansyah memperkenalkan pendekatan system dynamics sebagai alat bantu perencanaan berbasis bukti. Pendekatan ini memungkinkan perhitungan dampak dan efektivitas kebijakan lintas sektor, serta memproyeksikan dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian, kesehatan, energi, dan lainnya. Seluruh peserta dari 10 sektor kemudian bekerja dalam kelompok untuk menyusun kegiatan prioritas yang realistis, terukur, dan inklusif, dengan mempertimbangkan keterlibatan perempuan, kelompok rentan, dan disabilitas.
Direktur KONSEPSI, Dr. H. Moh. Taqiuddin, dalam sambutan penutupnya menyampaikan bahwa hasil workshop ini akan menjadi bahan utama dalam finalisasi dokumen PRKBI Lombok Tengah 2025–2029. “Kita ingin memastikan bahwa PRKBI tidak hanya menjadi dokumen teknis, tetapi juga rujukan nyata dalam perencanaan pembangunan daerah lima tahun ke depan,” tegasnya.
Kegiatan ditutup dengan komitmen bersama untuk menjadikan PRKBI sebagai kerangka kerja kolaboratif lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan yang rendah emisi, tangguh terhadap perubahan iklim, dan berkeadilan sosial.
