Sinkronisasi Perencanaan Partisipatif dengan Hasil Musrenbang Kabupaten Lombok Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Sinkronisasi Perencanaan Partisipatif dengan Hasil Musrenbang Kabupaten Lombok Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Perencanaan pembangunan daerah tingkat provinsi maupun kabupaten dilaksanakan melalui proses musrenbang. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh OPD sebagai aktor utama penyelenggara pembangunan. Oleh karena itu, dalam situasi pandemi COVID-19 pelaksanaan Musrenbang baik di Kabupaten dan Provinsi telah dilaksanakan pada bulan April 2020 melalui video telekonferensi. Hal ini tentunya menjadi kendala bagi sebagian peserta, khususnya Himpunan Masyarakat Siaga Perubahan Iklim (HIMASPI) yang tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan program kegiatan yang telah disusun pada saat pelaksanaan semiloka pada bulan Februari 2020.

 

Berkaitan dengan hal tersebut, KONSEPSI NTB dengan dukungan Islamic Relief  melaksanakan kegiatan “Sinkronisasi Perencanaan Partisipatif dengan Hasil Musrenbang Kabupaten Lombok Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Barat” dengan maksud, dalam kegiatan ini perwakilan pengurus HIMASPI dapat menyampaikan program kerja yang sudah disusun pada saat semiloka dengan tujuan untuk mengidentifikasi kegiatan yang telah diajukan dan sudah terakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten dan Provinsi NTB atau tidak.

 

Peserta yang hadir dalam pertemuan ini terdiri dari OPD terkait, Adapun peran peserta di luar OPD adalah perwakilan masyarakat diantaranya, LSM, Akademisi, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh masyarakat dan pemuda dan Perbankan yang berpartisipasi sehingga saran dan masukan dalam forum dapat tersampaikan.

 

Pertemuan ini dilakukan dengan tatap muka yang tersebar di dua lokasi, yaitu  dengan masing-masing peserta berkumpul di BAPPEDA Provinsi NTB dan BAPPEDA Kabupaten Lombok Timur, dengan dihubungkan melalui Video telekonfrensi untuk mensinkronkan hasil kegiatan.

 

Hasil dari kegiatan ini, adalah adanya saran dan masukan terkait kondisi dan kebutuhan masyarakat yang dianggap penting untuk diperioritaskan oleh pemerintah  daerah dapat diketahui dan terlaksanakan dengan baik.

 

Written by Jati Resik Danudirja

Berikan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lihat Berita lainnya

Berita Terbaru

Berita Popular

Berlangganan Berita Kami

Dapatkan Update Berita dan Belajar Bersama Kami

Having Computer issues?

Get Free Diagnostic and Estimate From Computer Specialist!