MATARAM – Selama dua hari penuh, 16–17 Juni 2025, puluhan tokoh masyarakat, aparat desa, lembaga kemanusiaan, dan pemerintah daerah berkumpul di Hotel Lombok Garden, Mataram. Mereka tidak sekadar bertukar cerita, melainkan berbagi semangat dan praktik baik dalam membangun kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dalam kegiatan bertajuk Workshop Pembelajaran dan Evaluasi Program I CAN ACT (Improvement of Community for Anticipatory Action) ini, semangat gotong royong dan kolaborasi lintas sektor benar-benar terasa.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Konsorsium untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi (KONSEPSI) NTB bersama Oxfam di Indonesia, ANCP, dan DFAT. Workshop ini menjadi momentum penting untuk menakar sejauh mana program I CAN ACT fase II mampu memperkuat aksi antisipasi bencana yang dipimpin oleh komunitas.
Menjawab Tantangan Bencana dengan Aksi Antisipatif
Direktur KONSEPSI NTB, Moh Taqiuddin, membuka kegiatan dengan menekankan pentingnya sinergi semua pihak untuk memperkuat sistem pengurangan risiko bencana. Menurutnya, NTB adalah daerah rawan bencana hidrometeorologi seperti banjir, kekeringan, dan angin kencang. Oleh karena itu, aksi antisipatif yang proaktif, berbasis data, dan melibatkan komunitas harus menjadi pondasi utama.
“Selama dua tahun terakhir, I CAN ACT mendorong masyarakat agar lebih sigap dan tanggap. Bukan sekadar bereaksi saat bencana datang, tapi mampu mengantisipasi lewat sistem peringatan dini dan protokol yang jelas,” ujarnya.
Tak hanya dari KONSEPSI, apresiasi juga datang dari Kepala Bappeda NTB, Iswandi. Dalam sambutannya saat membuka acara, ia menegaskan pentingnya meningkatkan ketangguhan masyarakat demi masa depan NTB yang lebih aman dan berkelanjutan.
Cerita dari Komunitas: TSBD dan Pemerintah Desa Bergerak
Sesi talkshow menjadi ruang berbagi pengalaman yang inspiratif. Dalam talkshow pertama, perwakilan Tim Siaga Bencana Desa (TSBD) menyampaikan bagaimana mereka mulai membangun kesadaran, mengikuti pelatihan, hingga kini mampu memahami informasi dari BMKG dan menyusun dokumen antisipasi bencana secara mandiri.
Tak kalah penting, mereka juga menekankan perlunya regulasi yang mendukung keberlanjutan, termasuk dukungan anggaran dari desa hingga kabupaten. “Ketangguhan bukan hanya soal pelatihan, tapi juga bagaimana lembaga dan kebijakan mendukung kami di tingkat komunitas,” tutur salah satu anggota TSBD.
Pada sesi kedua, para kepala desa menyampaikan bagaimana komitmen mereka tidak hanya tertulis di atas kertas. Beberapa desa sudah memiliki peraturan desa tentang penanggulangan bencana, mengalokasikan Dana Desa untuk aksi antisipatif, bahkan melibatkan kelompok rentan dan penyandang disabilitas dalam kegiatan sosialisasi dan penyediaan fasilitas yang inklusif.
Dukungan Pemerintah Provinsi: NTB Bergerak Bersama
Pemerintah Provinsi NTB pun tak tinggal diam. Dalam talkshow ketiga, BPBD NTB menyampaikan langkah-langkah konkret seperti pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) dan penyediaan unit pelayanan untuk disabilitas. Perencanaan pembangunan kebencanaan juga melibatkan OPD dan stakeholder secara aktif.
“Bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan abrasi adalah yang paling sering terjadi di NTB. Oleh karena itu, sistem peringatan dini dan mitigasi bencana harus jadi prioritas,” tegas perwakilan BPBD.
Ruang Refleksi dan Apresiasi
Lebih dari sekadar workshop, kegiatan ini menjadi ruang refleksi atas capaian selama dua tahun terakhir. Di saat yang sama, ini juga merupakan bentuk apresiasi atas upaya kolektif yang telah dilakukan oleh komunitas desa, pemerintah desa, dan pemerintah daerah.
Sinergi dan inklusivitas menjadi kunci utama dalam membangun sistem pengurangan risiko bencana yang berkelanjutan. Dan melalui I CAN ACT, kita belajar bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah-langkah kecil di tingkat komunitas.
