Mataram, 14 Mei 2025 — Pemerintah Provinsi NTB bersama KONSEPSI NTB dan BAPPENAS menyelenggarakan Workshop Sosialisasi dan Konsultasi Revisi serta Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Daerah (RPRKBI-D) bertempat di Fave Hotel Mataram dan via Zoom Meeting. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Program Low Carbon Development Initiative (LCDI) Fase 2 yang mengedepankan pembangunan daerah yang berkelanjutan, tangguh terhadap perubahan iklim, dan berperspektif inklusif.
Provinsi NTB menjadi salah satu dari empat provinsi di Indonesia yang telah berhasil menyusun dokumen pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim. Dalam sambutannya, Dr. H. Moh. Taqiuddin menekankan bahwa penyusunan ulang dokumen PRKBI 2025–2045 penting untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah dengan RPJMN dan RPJPN, serta memastikan inklusi prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) dalam setiap langkahnya.
Iskandar Zulkarnaen dari Bappeda NTB menyoroti pentingnya integrasi kebijakan PRKBI dalam RPJMD NTB 2025–2029, terutama dalam menjawab tantangan besar seperti pengentasan kemiskinan dan pengelolaan lingkungan. Ia juga menegaskan bahwa program strategis seperti NTB Lestari harus diperkuat melalui sinergi antar-OPD dan pemanfaatan data berbasis platform Aksara.
Dari BAPPENAS, Anna Amalia menyoroti ancaman krisis tiga planet (triple planetary crisis) yang meliputi perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Ia mengingatkan bahwa NTB perlu menjadikan PRKBI sebagai dokumen strategis yang tak hanya teknis, namun juga memuat peta jalan menuju ketahanan iklim berbasis data dan kolaborasi multisektor.
Dr. Baiq Yulfia E. Yanuartati menambahkan bahwa GEDSI harus diarusutamakan dalam setiap bagian dokumen PRKBI. Tanpa hal tersebut, kebijakan tidak akan menyentuh kelompok rentan yang paling terdampak oleh bencana dan perubahan iklim. Ia juga menekankan pentingnya pelibatan perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, dan anak-anak dalam proses perencanaan.
Workshop ini turut diwarnai dengan sesi tanya jawab yang menyoroti tantangan data GEDSI, efektivitas penanganan isu sampah, peran investor dalam transisi energi, serta perlunya koordinasi intensif antar-OPD. Beberapa peserta menyarankan pembentukan tim kerja lintas sektor dan peningkatan kualitas data agar dokumen PRKBI dapat menjadi rujukan yang andal dan inspiratif bagi daerah lain.
Hasil dari workshop ini akan dilanjutkan dalam Focus Group Discussion pada 15 Mei 2025 untuk membahas lebih dalam desain riset dan strategi implementasi kebijakan berbasis data. Komitmen kuat dari berbagai pemangku kepentingan menunjukkan langkah nyata NTB menuju pembangunan yang adil, inklusif, dan berketahanan iklim.
